froliclee

Manajemen biaya pendidikan memasalahkan bagaimana biaya pendidikan diperoleh dan bagaimana biaya pendidikan digunakan. Dalam kaitannya dengan produktivitas pendidikan, biaya pendidikan dapat dikaji secara internal dan eksternal. Dalam penelitian ini konsep biaya pendidikan yang menjadi acuan adalah biaya pendidikan yang dikaji secara internal dalam hubungannya dengan tingkat pelayanan orang sebagaimana yang dikemukakan oleh Alan Thomas dalam konsepnya tentang Administrator Function. Dalam penggunaannya, biaya tersebut harus mengikuti kriteria biaya. Seperti diduga sebelumnya, kuantitatif dapat dihitung, tidak dapat dihindarkan dan inhaeren pada hasil. Disamping itu dalam penggunaannya, biaya ditempatkan dalam jenis-jenis biaya yang sebagian besar dalam proses pendidikan terwujud dalam gaji dan sarana/prasarana.
Kemunculan mutu pelayanan para personil dalam proses belajar mengajar lebih banyak dipengaruhi persepsi serta kebutuhan para personil terhadap gaji yang diterima. Sedangkan kemunculan mutu pelayanan sarana/prasarana lebih diwarnai oleh persepsi personil terhadap sarana dan prasarana, apakah sarana dan prasarana mutu merupakan bagian dari kebutuhan personil dalam proses belajar mengajar atau tidak.
Kemunculan mutu pelayanan individu dalam organisasi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkenaan dengan:
1) Manusia itu sendiri yang berbeda-beda karena kemampuan kebutuhan, pengalaman, pengharapan dan lain-lain.
2) Faktor yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan.
3) Lingkungn dan kultur yang berpengaruh serta pengaturan dan struktur formal organisasi.
Setelah melalui suatu studi yang cukup mendalam dan teliti mengenai situasi perkembangan ekonomi di Inggris, termasuk pendapatan nasional bersih(net national income), John Vaizey mengemukakan ramalan bahwa kecenderungan yang tampaknya sangat mempengaruhi tingkat pembiayaan sekolah di masa depan adalah:
1) Kenaikan harga (rising price);
2) Perubahan relatif dalam gaji guru (teacher's salaries);
3) Perubahan dalam populasi dan menaiknya prosentasi anak-anak di sekolah- sekolah negeri;
4) Meningkatnya standar pendidikan;
5) Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah;
6) Meningkatkan tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi(higher education)
Cummings, juga mengemukakan bahwa biaya pemeliharaan untuk setiap murid yang belajar di gedung tua relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya untuk pemeliharaan gedung yang masih baru.
Dalam studi yang dilakukan secara lebih terinici dalam dua LEA, Cumming menyimpulkan beberapa hal sbb:
1) Bukti yang lebih jelas mengenai skala ekonomi untuk pendidikan dapat terlihat pada sekolah-sekolah dasar;
2) Tidak ada bukti yang jelas mengenai skala ekonomi untuk sekolah-sekolah menengah, karena kekurangan dan keseragaman sekolah-sekolah menengah;
3) Gaji guru per murid dalam sekolah mendekati dua kali dari gaji guru di sekolah dasar, juga membutuhkan kualifikasi yang baik dan luas kelas yang tidak terlalu besar;
4) Tidak ada hubungan yang nyata antara unit pembiayaan gaji dan luas/tipe sekolah menengah;
5) Belanja per unit cost kepala dalam hubungan perlengkapan pendidikan di sekolah menengah mendekati 3,5 kali dibandingkan dengan di sekolah dasar;
6) Sejumlah masalah yang implisit di dalam perhitungan yang demikian, diakui, misalnya:
7) Tidak ada data yang terkumpul mengenai bagaimana usia atau pengalaman guru mempengaruhi hasil;
8) Lebih mudah mempersoalkan akokasi upah yang dikenakan pada/kepala administrasi sekolah (sepertinya berlawanan terhadap biaya pengajaran);
9) Statistik untuk beberapa sekolah terganggu oleh soal-soal yang berulang (cyclical items) yang terjadi dalam periode belajar, seperti pelajaran melukis pada silkus usia 5 tahun.
Penelitian Eileen Byrne (1974) di tiga LEA yakni Licoln, Nottingham dan di Northumberland mengenai alokasi sumber-sumber pendidikan selama 20 tahun hingga tahun 1955, menunjukkan bahwa ketiga LEA tersebut mempunyai skema differential untuk upah sekolah, menyiapkan uang tambahan untuk murid-murid sekolah menengah yang sangat intelijen (superior); juga ketiga pimpinan wilayah tidak menerima jika ada siswa yang menyelesaikan studi di bawah atau di atas 16 tahun. Juga ditemukan bahwa ada suatu inherent inequality dalam sistem sekolah dalam hubungan dengan pola-pola pembiayaan dan alokasi sumber-sumber; bahwa bidang studi grammar mempunyai biaya yang tertinggi per siswa yang mencakup item gaji guru. Dalam kelompok sekolah-sekolah tertentu cenderung disubsidi oleh kelas yang lain, sekolah-sekolah kecil, sekolah-sekolah menengah yang modern. Ditemukan pula bukti yang jelas mengenai berbagai masalah yang muncul akibat ketidakajegan (inconsistencies) yang muncul karena pengarahan terpusat dari Menteri Pendidikan.
Byrne, Willamson dan Fletcher (1975) melaporkan penelitian mereka mengenai provisi (persediaan) sumber-sumber pendidikan oleh LEA. Tujuannya adalah mengukur kontribusi yang tepat di mana input (masukan) sistem membenikan variasi dalam angka pencapaian pendidikan (rate of educational attainment) dan mereka lanjutkan dengan mengidentifikasi 69 variabel terpisah, dengan tiga kelompok variabel: (a) total material environment, (b) LEA's policy, dan (c) educational attainment. Penelitian lainnya dilakukan oleh Merthyr Tydfil dan Wigan, kedua-duanya meneliti mengenai daerah-daerah yang secara relatif miskin dengan nilai-nilai pertumbuhan ekonomi yang rendah tetapi taraf pembiayaan pendidikan dan achievement tinggi. Dalam penelitian ini, otoritas dan kelas pekerja mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam pembiayaan sekolah. Kelas menengah di daerah Suburban (pinggiran kota) di Birmingham misalnya, parent-teacher association menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam kehidupan dan penyediaan (provisi) sumber-sumber tambahan untuk pembiayaan pendidikan, misalnya dengan mengusahakan kolam renang untuk sekolah. Keadaan ini berlawanan dengan kondisi di Blackpool yang umumnya komposisi. Kelas sosial di atas rata-rata tetapi tidak mencerminkan angka keberhasilan yang tinggi dalam pendidikan.
Biaya aktual yang terjadi di Kent selama 10 tahun yang lalu tidak dapat diperlihatkan seperti pada fenomenal dari inflasi yang tidak memungkinkan pertumbuhan nyata dalam tingkat perkembangan pembiayaan, yang berdiferensiasi dari meningkatnya angka upah dan harga.
Secara konseptual, angka inflasi dapat disesuaikan melalui deflasi dengan indeks harga yang pantas. Ini dapat menjadi motivasi utama bagi LEA untuk mempertimbangkan suatu proyek dengan biaya aktual, misalnya menghitung tambahan keuangan sebagai implikasi dari penyesuaian harga yang mungkin.
Hasil penelitian Owen memperlihatkan bahwa gaji guru per siswa rendah dalam pendapatan yang rendah dan pada lingkungan bukan kulit putih dan para guru pada daerah ini memiliki pengalaman yang rendah dan kemampuan verbal yang rendah pula sedangkan hasil penelitian HMSO memperlihatkan tentang besarnya persentase gaji guru dilihat dari biaya pengelolaan sekolah per unit siswa.
Rendahnya pengeluaran untuk gaji guru dilihat dari sisi pengeluaran siswa dan besarnya persentase gaji guru dilihat dari biaya pengelolaan murid per unit murid, memperlihatkan gaji guru mempunyai kaitan yang erat dengan ratio populasi peserta didik dan banyaknya peserta didik atau murid.
Suatu survey analitis mengenai aspek-aspek tertentu dan pembelanjaan LEA dilakukan oleh Dawson (1977). Ia menemukan bahwa kesulitan utama yang dihadapi oleh LEA ialah perencanaan longterm dan pembiayaan pendidikan dan penilaian mengenai efek dan cara-cara yang mereka tempuh dalam membelanjakan uang, khususnya efek dan pengeluaran uang untuk setiap item pembelanjaan berdasarkan pokok-pokok alokasi yang ditentukan. Dalam hubungan ini, Knight menemuka bahwa dalam kerangka kerja dan sistem pendidikan dan politis yang sedang berlangsung, kecil sekali harapan untuk mempengaruhi tabungan yang signifikan (significant savings) dalam pembiayaan sekolah yang sedang berjalan. Burton R, sebagai seorang Deputy Education officer dalam tulisannya ''Education Finance at Local Level'' (1970) melaporkan hasil pengamatannya mengenai masalah-masalah keuangan dan pembiayaan pendidikan di East Sussex. Ia mengambil kesimpulan agak pesimis, bahwa metode yang digunakan untuk mengalokasikan pembiayaan non-teaching staff di sekolah-sekolah dapat merupakan pemborosan, menimbulkan frustrasi, dan cenderung menghambat perubahan dan eksperimen sistem yang berlangsung tidak dapat mendorong keberanian kepala sekolah untuk menyadari pembiayaan kecuali dalam pandangan yang sempit dana amat terbatas. Kepala sekolah dan ikatan profesional guru, administrator dalam departemen pendidikan, bagian keuangan yang lebih besar dalam berpikir, merencanakan dan kerja sama untuk mengelola dan mengadministrasikan sistem keuangan secara lebih memadai dikaitkan dengan tujuan-tujuan dan sistem pendidikan. Perubahan itu memang uncomfortable tetapi perubahan itu harus ada jika suatu metode baru diusahakan untuk mengembangkan sumber-sumber yang digunakan melalui berbagai cara yang lebih efektif.
Adanya ketidaksamaan kemakmuran merupakan faktor timbulnya variasi dalam pengeluaran pendidikan dan pemberian gaji bagi para guru di Amerika, Inggris. Hal ini ternyata berkaitan dengan pengalaman, kemampuan serta rendahnya pengeluaran gaji guru per siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Owen tentang adanya perbedaan pengalaman dan kemampuan verbal guru. Pada sembilan kota besar di USA dan demikian juga hasil penelitian The Departement of Education and Science statistic of Education (HMSO) di Inggris.

Nilai Ekonomi Tenaga Kerja Terdidik
Dalam hubungan ini, Menurut Hasibuan(1991) masalah yang relatif berat dihadapi baik jangka pendek maupun jangka panjang oleh berbagai negara adalah kelebihan tenaga kerja yang kurang atau tidak terampil. Untuk itu diperlukan investasi untuk peningkatan kualitas manusia dan secara umum investasi yang secara kumulatif menjadi human capital, atau investasi pada sumber daya manusia. Investasi ini makin penting untuk membawa perekomian senantiasa bertumbuh dan mencegah pembagian pendapatan yang makin senjang.
Dengan demikian diharapkan diperoleh gambaran mengen Sebelum lebih jauh mengajukan analisis tersebut
• Konsep Efisiensi Ekonomi, Nilai EKonomi Pendidikan dan Ketenegakerjaan
1) Efisiensi Ekonomi Pendidikan
Efisiensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input dan output, namun karena hubungan ini dapat dianalisis dari sejumlah persepektif maka penilaian tentang efisiensi mungkin harus mempertimbangkan lebih dari satu aspek hubungan. Keputusan investasi pada suatu program atau proyek pendidikan, misalnya perlu mempertimbangkan baik efisiensi internal maupun efisiensi eksternal.
Bilamana program dianggap sebagai komoditas pada suatu mekanisme (asumsi) pasar, maka konsep efisiensi ekonomi lebih sesuai untuk dijadikan rujukan dalam analisis,misalnya untuk program-program pendidikan profesional, keahlian dan kejuruan. Tetapi bilamana program pendidikan dianggap sebagai public goods (misalnya program pendidikan dasar sebagai pendidikan wajib), maka konsep efisiensi teknologis, pemerataan dan keadilan merupakan pendekatan yang lebih relevan.
Dalam suatu persaingan pasar, setiap program pendidikan harus berlomba untuk dapat menghasilkan lulusan yang paling dibutuhkan di pasar sehingga dapat dipekerjakan oleh lapangan kerja yang membutuhkannya. Dengan demikian sekolah-sekolah harus dapat mencapai efisiensi yang tinggi untuk menghasilkan keluaran yang bermutu tinggi.
Di dalam suatu persaingan pasar kerja, setiap program pendidikan dihadapkan kepada para pesaing yang siap untuk menghasilkan keluarannya dengan mutu keahlian dan keterampilan yang lebih tinggi, dan dengan harga yang sama atau relatif lebih murah. Jika suatu sekolah tidak sanggup meningkatkan efisiensi seperti itu maka mereka harus siap untuk kalah bersaing dan terpaksa keluar dari arena persaingan pasar.
Oleh karena itu, efisiensi program pendidikan dalam suatu sistem pasar tenaga kerja sempurna adalah kemampuan setiap lembaga pendidikan untuk melakukan self- monitoring secara terus menerus serta melaksanakan self-equilibrating process terhadap sekolah-sekolah atau program-program pendidikan lain seperti pelatihan kerja, sebagai pesaingnya.
Masih dalam perspektif ekonomi, efisiensi pendidikan berkaitan langsung dengan pendayagunaan sumber-sumber daya pendidikan yang terbatas secara optimal, sehingga memberikan dampak yang optimal dalam menghasilkan keluaran yang bermutu dan dibutuhkan oleh pasar kerja. Suatu program pendidikan yang efisien ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang efisien.
2) Nilai Ekonomi Pendidikan
Dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, perlu melihat dulu nilai ekonomi dari pendidikan, sedangkan dalam membuka lapangan kerja diperlukan investasi fisik. Untuk mengukur nilai ekonomi pendidikan dapat dilakukan dengan menilai modal yang telah dikeluarkan (human capital), dan menggunakan pendekatan ongkos produksi (Hasibuan, 1991). Sejak tahun 1960-an telah dikembangkan pula analisis rasio biaya-manfaat (benefit-cost analysis) dan Retedin (return to educational investment) atau yang sering pula disebut IRR (internal rate of return).
Nilai ekonomi pendidikan secara singkat dapat dirumuskan setidak-tidaknya, manfaatnya sama dengan jumlah nilai biaya yang telah dikorbankan selama dalam masa pendidikan. Bilamana seseorang (dengan anggapan bahwa faktor-faktor lain adalah tetap) telah menamatkan suatu program pendidikan, tetapi setelah bekerja sampai dengan pensiun tidak dapat mengembalikan akumulasi nilai investasi yang pernah digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya (human capital) maka nilai pasar dari segala kemampuannya relatif rendah.
Dari perspektif benefit pendidikan, Cohn (1979) memperinci empat nilai ekonomi pendidikan Pertama, berdasarkan pendekatan human capital yang mengkonstansi hubungan linier antara investment of education dengan higher productivity dan higher earning. Dalam pengertian, manusia sebagai modal pasar yang diinvestasikan dalam pendidikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif, dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kinerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut.
Kedua, berdasarkan pendekatan radikal yang menyatakan bahwa pendidikan yang lebih baik, diperuntukkan bagi tingkatan ekonomi tinggi. Tingkatan pendidikan sebagai penentu masa depan manusia harus mendukung seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan akademik dan sosial mereka. Ketiga, berdasarkan taxonomy of education benefit, diperlihatkan bahwa pemingkatan kapasitas penghasilan manusia terdidik berhubungan nyata dengan tingkat pendidikan, aktualisasi pendidikan pada level tertentu menggambarkan keterkaitan antara private dengan social benefit pendidikan; dan intergeneration effect atau peningkatan pendidikan, lebih tinggi terjadi pada generasi muda dibanding generasi terdahulu.

3) Ketenagakerjaan
Dari perspektif perencanaan (dalam manajemen) sumber daya manusia, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, tiga faktor yang dianggap dominan diantaranya adalah (a) perubahan lingkungan eksternal; (b) perubahan kondisi organisasi; dan (c) perubahan kondisi tenaga kerja (Simamora,1995).
Perubahan lingkungan eksternal. Perubahan ini mempunyai dampak yang besar tetapi sulit diestimasi. Kondisi perekonomian mempengaruhi perencanaan kepegawaian. Kekurangan tenaga ahli yang kritis dapat menyebabkan lead time yang lebih lama untuk mengangkat dan melatih karyawan yang dibutuhkan. Surplus di pasar tenaga kerja memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat personalia yang baru, tetapi surplus pada pasar tenaga kerja eksternal berpengaruh negatif terhadap perusahaan yang menghadapi kemungkinan untuk memberhentikan karyawannya.
Perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus dipertimbangkan kepada tingkat aktivitas perekonomian, meskipun prediksi perekonomian sulit dilakukan secara akurat. Perencanaan kepegawaian seringkali dipersulit oleh perubahan teknologi yang di suatu pihak cenderung mengurangi pekerjaan di satu departemen,dan di pihak lain meningkatkan pekerjaan pada departemen lainnya. Perubahan hukum, politik, dan sosial lebih mudah diprediksi, tetapi implikasinya sering tidak jelas. Pesaing pun merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan organisasi terhadap sumber daya manusia. Semua perubahan lingkungan eksternal tersebut selain sulit diprediksi juga berada di luar kendali organisasi.
Perubahan kondisi organisasi. Kondisi organisasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi perencanaan kepegawaian. Permintaan terhadap tenaga kerja berasal dari permintaan terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, serta teknologi yang dipergunakan. Antisipasi volume produksi, ekspektasi penjualan, ataupun rencana untuk investasi fasilitas baru atau menutup pabrik-pabrik, semuanya mempengaruhi rencana kepegawaian. Reorganisasi, khususnya setelah merger atau akuisisi, secara radikal mampu mengubah kebutuhan akan sumber daya manusia. Demikian pula, disain ulang pekerjaan mengubah persyaratan tingkat keahlian pekerja di masa depan.
Perubahan kondisi tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja perusahaan saat ini dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhannya juga mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja baru. Bilamana teknologi perusahaan berubah, bilamana lini produk baru menggantikan lini produk lama, maka kemungkinan besar tenaga kerja saat ini harus dilatih kembali, atau bilamana tidak, ''darah baru'' harus disuntikkan ke dalam perusahaan dari luar untuk mengisi posisi-posisi tertentu.
Rendahnya mutu pendidikan di negara-negara yang sedang berkembang dan telaah ekonomi pembangunan dianggap sebagai masalah yang turut mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sukirno(1985) di samping menghadapi masalah- masalah pendidikan yang bersifat kuantitatif, negara-negara berkembang menghadapi pula beberapa masalah pendidikan yang bersifat kualitatif. Dari masalah yang disebut terakhir, kerendahan mutu pendidikan merupakan masalah yang paling serius. Lebih lanjut dijelaskan beberapa faktor yang menimbulkan keadaan tersebut, seperti berikut ini.
Pertama, karena kekurangan biaya yang dapat disediakan untuk memberikan pendidikan yang sempurna. Di satu pihak terdapat tekad yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk, tetapi di pihak lai, biaya yang dapat mereka sediakan untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut sangat terbatas.
Kedua, negara-negara berkembang menghadapi masalah kekurangan buku-buku teks yang sesuai dengan kepentingan dan keadaan mereka. Ketiga, kurangnya fasilitas dan gaji yang relatif rendah mempengaruhi gairah para pengajar untuk memberikan pelajaran kepada para pelajar dan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
Meskipun demikian, terdapatnya kegagalan-kegagalan dalam mengembangkan berbagai proyek di negara-negara berkembang telah menimbulkan kesadaran kepada ahli- ahli ekonomi bahwa kemampuan suatu masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan antara lain tergantung kepada taraf pendidikan masyarakatnya.